Main Content

Penyu air tawar ajib murah Bandung
Kondisi Barang : New
Harga : Rp. 1.234
Location : Jawa Barat
closed
thx kaskus
profile picture
Loading...
JasLi
Loading...
closed
hx kaskus
profile picture
Loading...
JasLi
Loading...
closed
profile picture
Loading...
JasLi
Loading...
profile picture
Loading...
JasLi
Loading...
1 untuk agan di kiaracondong
profile picture
Loading...
JasLi
Loading...
closed
profile picture
Loading...
JasLi
Loading...
closed
profile picture
Loading...
JasLi
Loading...
profile picture
Loading...

REGULASI PERLINDUNGAN PENYU

REGULASI PERLINDUNGAN PENYU
Penyu sering disebut sebagai "flag ship species" yang memberikan nilai lebih dalam upaya perlindungannya. Di Indonesia sendiri semua jenis penyu baik hidup maupun mati dan bagian-bagiannya keberadaannya telah dilindungi. Upaya perlindungan penyu dalam bentuk regulasi ini telah dimulai

Pada tahun 1990 pemerintah RI kembali mengeluarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dialamnya terdapat pasal-pasal penting tentang satwa dilindungi, seperti berikut ini.

Pasal21
(2) Setiap orang dilarang untuk :
menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
a.) menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
b.) mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
c.) memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
d.) mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi.

Pasal 40
(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pada tahun 1992 pemerintah Indonesia kembali melindungi penyu pipih (Natator depressus) melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 882/Kpts/-II/92, kemudian disusul 4 tahun kemudian dengan melindungi penyu sisik (Eretmochelys imbricata) melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 771/Kpts/-II/1996.

Akhirnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, semua penyu termasuk penyu hijau (Celonia mydas) statusnya dilindungi (dapat dilihat di lampiran PP 7/199). Pada tahun yang sama juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Secara internasional semua jenis penyu juga dilindungi melalu konvensi CITES (Convention on International Trade of Endangered Species of Flora and Fauna) dimana penyu masuk adalam Appendix I CITES yang berarti perdagangan secara internasional adalah dilarang. Sampai dengan saat ini jumlah negara yang meratifikasi konvensi CITES 174 negara yang umum disebut parties. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini semenjak tahun 1978. Informasi lebih lengkap tentang CITES silahkan kunjungi www.cites.org

Secara regional juga dilakukan sebuah MoU yang dikenal dengan IOSEA MoU. Indian Ocean - South East Asian Marine Turtle Memorandum of Understanding (IOSEA MoU) ini adalah sebuah kesepakatan antar negara-negara dengan tujuan untuk melakukan perlindungan, pengawetan, meningkatkan dan menyelamatkan habitan penyu di kawasan samudra Hindia dan Asia Tenggara, bekerjasama dalam kemitraan dengan berbagai pelaku dan organisasi.
×